Pecihitam.org – Soal sengketa perairan laut Natuna antara RI dan China, PBNU menilai bila pemerintah RI tidak bersikap tegas terhadap China, maka persoalan ini akan menjadi ancaman bukan hanya bagi Indonesia. Tapi juga terhadap keseluruhan tata dunia secara umum.
Hal itu diungkapkan Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf. Menurutnya, bila Indonesia diam saja, maka ini berbahaya bagi keseluruhan tata dunia.
“Karena ini merusak prinsip penghormatan kedaulatan teritorial dari negara yang berdaulat. Kalau tidak melakukan protes apapun, sama saja menyerah. Harus protes misalnya ke forum PBB,” kata Kiai Yahya, dikutip dari Republika, Senin, 6 Januari 2020.
Kiai Yahya menilai, sikap Indonesia terhadap China soal Natuna hanya tegas dari sisi pernyataan.
“Ini perlu ditingkatkan menjadi upaya diplomatik yang lebih luas dengan membawa masalah ini ke PBB, di PBB juga ada forum untuk persoalan seperti ini,” ujarnya.
Sengketa batas wilayah di Natuna antara Indonesia dan China, kata Kiai Yahya, jangan hanya menjadi isu bilateral tapi juga harus menjadi isu internasional. Pemerintah RI harus melakukan diplomasi secara lebih agresif.
“Diplomasi agresif tersebut yakni dengan menyerukan dunia internasional untuk melihat masalah ini sebagai ancaman terhadap tata dunia seluruhnya,” ujarnya.
“Jika kedaulatan Indonesia tidak dihormati, maka tidak ada negara manapun yang akan dihormati kedaulatannya,” sambungnya.
Jadi, lanjut Kiai Yahya, Indonesia pada satu titik perlu membawa ini sebagai isu internasional, bukan hanya isu bilateral, terkait dengan stabilitas terkait dengan stabilitas internasional secara keseluruhan.
“Pemerintah RI harus bersiap secara pertahanan. Persiapan ini bukan bermaksud untuk menginginkan terjadi konflik militer,” kata Kiai Yahya.
“Tapi kita harus bersiap karena ada potensi agresi terhadap wilayah kita,” pungkasnya.
 KH Yahya Cholil Staquf. Menurutnya, bila […]&media=https://www.pecihitam.org/wp-content/uploads/2020/01/images-1-1.jpeg){kind=link}