Gerakan HTI Masih Eksis, Ketum PBNU: Pemerintah Saat Ini Lemah Terhadap Ormas Radikal

Pecihitam.org – Rapat pleno 2019 menjelang Muktamar 2020 digelar Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) di Ponpes Al Muhajirin Kabupaten Purwakarta.

Dalam rapat pleno tersebut terdapat sejumlah agenda besar yang dibahas, salah satunya soal tidak tegasnya pemerintah terhadap ormas dengan paham radikal.

Dalam rapat pleno itu, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengatakan, rapat pleno ini sebagai evaluasi.

“ Ada sejumlah kebijakan strategis, keorganisasi, dan program yang dibahas selama tiga hari ke depan. Hasil dari pembahasan ini, akan menjadi rekomendasi baik untuk internal NU maupun eksternal,” ujar Kiai Said, dikutip dari CNN Indonesia, Jumat, 20 September 2019.

“Rapat pleno ini, Insya Allah yang terakhir dalam periode kepemimpinan saya,” sambungnya.

Lanjut Kiai Said mengungkapkan, Muktamar 2020 PBNU rencananya digelar pada September atau Oktober tahun depan.

“Bangsa ini menghadapi situasi dan suasana yang tak menentu. Karena itu, PBNU perlu memberikan sikap kepada pemerintah,” ujarnya.

“Salah satunya, dengan dicabutnya badan hukum atau legalitas dari HTI, yang ternyata sampai saat ini belum cukup menghentikan gerakan dari oknum HTI di mana-mana. Sehingga, masih adanya oknum-oknum HTI yang menyebarkan faham radikal ini, mencerminkan jika pemerintahan saat ini lemah,” lanjut Kiai Said.

Menurutnya, terkesan ada pembiaran dari pemerintah. Sehingga, timbul pertanyaan apakah pemerintah ini tidak serius, kurang serius atau membiarkan HTI tetap tumbuh di Indonesia.

“Mengingat, hingga saat ini kelompok-kelompok radikal masih dengan bebasnya menyebarkan faham terlarang itu,” ujar Kiai Said.

“Paham mereka itu, jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 serta bhineka tunggal ika,” terangnya.

Dalam rapat pleno tersebut turut hadir Dewan Penasehat PBNU, KH Ma’ruf Amin.

Pada kesempatan itu Kiai Ma’ruf menyampaikan pesannya untuk NU, yaitu harus tetap menjaga gerakan, supaya bisa melindungi bangsa dan agama dari faham radikal dan intoleransi.

“Selain itu, kader NU harus siap menyongsong revolusi industri 4.0. Supaya, pemberdayaan umat bisa tetap terjaga, bahkan bisa meningkat lagi,” ujar Kiai Ma’ruf.

“Pesan lainnya, jangan memunculkan kesenjangan atau disparitas yang bisa memecah belah umat,” ucapnya.