Pecihitam.org – Belum lama ini Pemerintah Kabupten Dharmasraya mengeluarkan larangan perayaan Natal melalui surat pemberitahuan tanggal 10 Desember 2019.
Surat itu merujuk pada pernyataan bersama pemerintah Nagari Sikabau, Ninik Mamak, tokoh masyarakat, dan pemuda Nagari Sikabau pada 21 Desember 2017.
Beberapa alasan pelarangan Natal itu diantaranya adalah menghindari dampak sosial pada masyarakat setempat atas keberadaan rumah yang dijadikan tempat ibadah umat Kristiani.
Dalam catatan lembaga Pusaka Foundation Padang, di Kabupaten Dharmasraya terdapat 22 Kepala Keluarga penganut nasrani. Larangan tersebut telah berlaku disebut sejak 2017.
Dilansir dari CNN Indonesia, Minggu, 22 Desember 2019, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Sumatera Barat Hendri mengatakan umat Nasrasi tidak dilarang melakukan ibadah Natal di Sumatra Barat.
Namun, pihaknya membatasi perayaan Natal di luar tempat ibadah. Hal ini menurut Hendri merupakan hasil kesepakatan untuk menjaga kerukunan umat beragama.
Berbeda halnya di Kabupten Dharmasraya masyarakat di Flores yang 97% warganya adalah penganut agama Katolik, justru menunjukkan sikap sebaliknya.
Dilansir dari laman Narasikita pada 20 Desember 2019, Jamaah muslim di Flores yang jumlahnya tidak begitu banyak, malah dibangunkan masjid.
Tidak tanggung-tanggung, yang turun tangan membangun malah ada sosok Pater (romo) Ernest Wasser yang membangun masjid di Bari, Manggarai Barat.
Juga di Nanga Lanang, Manggarai Timur ada Pater (romo) Hans Runkel yang membangun Masjid Al Hidayah untuk komunitas nelayan yang merupakan pendatang dan beragama Islam.
Sedikit mengenai masjid Al Hidayah di Nanga Lanang, saat ini kondisinya memrihatinkan. Karena itu, atas dasar swadaya masyarakat setempat (baca yang umumnya Katolik), masjid ini sedang direnovasi kembali karena sudah hampir rubuh akibat terkena abrasi menyangkut masjid ini letaknya di pinggir pantai.
