Pecihitam.org – Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid, menyoroti kebijakan pemerintah membuka sejumlah mall dan pusat perbelanjaan dengan menerapkan protokol kesehatan, tapi belum ada kebijakan membuka kembali pusat pendidikan agama seperti Pesantren.
Hal itu dipertanyakan pihaknya menyusul kebijakan pemerintah soal penerapan new normal.
“Saya melihat belum ada kebijakan dari pemerintah untuk membuka kembali pusat pendidikan agama, seperti pesantren,” ujar Jazilul, Selasa, 16 Juni 2020, seperti dikutip dari detikcom.
Saat ini, kata Jazilul, ada 28.900 pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia.
Menurutnya, di tengah problem kemandirian pembiayaan pesantren, nasib lembaga pendidikan Islam ciri khas Indonesia itu semakin tidak jelas ketika pandemi COVID-19 melanda.
“Masalah yang demikian tidak boleh dibiarkan. Agar pesantren tetap kembali semarak dan hidup di tengah masyarakat, untuk melayani pendidikan, saya berharap kepada pemerintah agar proses pendidikan di pesantren dibuka kembali,” ujarnya.
Ia pun mengusulkan agar pemerintah memperlakukan pesantren seperti BUMN dan UMKM. Dengan memberlakukan seperti badan usaha maka pemerintah memberikan stimulus agar pulih kembali.
Jazilul juga menyayangkan bila pemerintah tidak menghitung kerugian yang dialami pesantren selama pandemi COVID-19.
“Akibat pandemi COVID-19 membuat roda perekonomian tidak bergerak sehingga masyarakat jatuh miskin. Demikian pula jika dunia pendidikan tidak bergerak, masyarakat akan terjatuh dalam kebodohan,” ujarnya.
Jazilul berharap dua sektor tadi, yakni dunia perekonomian dan pendidikan harus didorong kembali secara simultan dan tepat.
Dari anggaran sebesar Rp 695 triliun yang disiapkan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional, Jazilul berharap adanya anggaran yang cukup guna menangani permasalahan pesantren dan dunia pendidikan.
“Jika tidak segera ditangani dengan cepat dan tepat, saya khawatir, Indonesia akan mengalami kebodohan satu generasi,” ujarnya.
Lanjut ia mengungkapkan, saat sekolah dan pesantren tutup banyak orang tua yang mengeluh.
Tidak berjalannya proses pendidikan, kata Jazilul, membuat anak-anaknya yang duduk di TK ataupun SD banyak yang bermain game online dan gadget. Menurutnya hal tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
