Pecihitam.org <\/strong>– Kaum santri menilai UU Pesantren sebagai hadiah jelang Hari Santri. Adakah makna tersembunyi dibalik pengakuan Negara terhadap eksistensi Pesantren itu?<\/p>\n\n\n\n

Hari Santri Nasional tahun 2019 telah seminggu berlalu, tapi suasananya meninggalkan kenangan yang terbilang istimewa. Hari peringatan sekaligus perayaan tercetusnya Resolusi Jihad NU tahun 1945 itu dibarengi dengan datangnya dua hadiah spesial bagi kaum santri.<\/p>\n\n\n\n

Yang pertama, dilantiknya KH. Ma\u2019ruf Amin sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dua hari jelang Hari Santri. Peristiwa ini menandai duduknya sosok santri di puncak pemerintahan negeri ini, setelah sebelumnya kursi tertinggi ditempati oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur<\/a><\/strong>) sebagai Presiden RI dari tahun 1999 hingga 2001.<\/p>\n\n\n\n

Kurang lebih sebulan sebelumnya, tepatnya 24 September 2019, RUU Pesantren disahkan menjadi Undang-Undang Pesantren secara resmi.\u00a0 Undang-Undang ini dianggap sebagai bentuk pengakuan negara terhadap pesantren<\/a><\/strong>, lembaga pendidikan Islam yang selama berabad-abad telah menjadi lembaga penyiaran Islam di Nusantara.<\/p>\n\n\n\n

Disahkannya RUU Pesantren menjadi Undang-Undang tentu menjadi kabar gembira bagi seluruh jagad pesantren. Usai\u00a0 UU tersebut disahkan, shalawat badar pun menggema di gedung DPR-RI sebagai tanda syukur atas hadiah yang tiba berdekatan dengan perayaan Hari Santri Nasional 22 Oktober yang lalu.<\/p>\n\n\n\n

Jika memang pengesahan UU Pesantren, sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU), H. Robikin Emhas, dimaknai sebagai hadiah, tidak ada salahnya jika kaum santri memperhatikan apa yang telah diperingatkan oleh Jacques Derrida<\/a> (1930-2004) tentang hadiah (gift<\/em>).<\/p>\n\n\n\n

Menurut filosof Perancis kelahiran Aljazair itu, hadiah sebenarnya tidak dapat difahami sebagai hadiah apa adanya. Dalam salah satu karyanya, Given Time<\/em> (terj., 1992), Derrida menggagas ada suatu permintaan timbal balik yang terkandung secara tersembunyi dalam hadiah yang seharusnya tidak terlibat dalam pemberiannya.<\/p>\n\n\n\n

Dalam tulisannya yang lain, Gift of Death <\/em>(terj., 1995), Derrida juga menegaskan bahwa hadiah tidaklah seperti kelihatannya, yakni pemberian dan penerimaan yang tulus. Pemberi hadiah, hadiah dan penerima hadiah sebenarnya terjebak dalam siklus \u201cmemberi dan menerima\u201d (giving and taking<\/em>) , atau dalam istilah lain \u201csiklus ekonomis\u201d (economic cycle<\/em>) layaknya aktivitas jual-beli.<\/p>\n\n\n\n

Dalam siklus tersebut si penerima hadiah bisa saja secara implisit tertuntut untuk memberi balasan, entah itu bersifat material maupun bersifat simbolik, misalnya berupa pengakuan dan penghormatan terhadap si pemberi. Ikatan tersirat antara pemberi dan penerima itu menjadi makna tak terelakkan yang terbentuk dalam perilaku pemberian dan penerimaan hadiah.<\/p>\n\n\n\n

Karena siklus inilah, menurut Derrida, hadiah merupakan aporia<\/em> atau problem yang mengandung kontradiksi atau paradoks dalam suatu benda atau konsep tentang benda itu. Paradoksnya hadiah terletak pada dua kutub: adanya syarat-syarat di dalamnya \u2013 mulai dari pengakuan akan kemampuan mengungkapkan belas kasih satu pihak kepada pihak lain sampai perbuatan demi kenikmatan narsistik nan memuaskan diri \u2013 di satu sisi dan hadiah yang dipandang sebagai sesuatu yang diberikan secara murni tanpa syarat di sisi yang lain.<\/p>\n\n\n\n

Dalam ungkapan yang lebih\nsederhana, ketika menerima hadiah dari seorang kawan, saya percaya ia memberi\nhadiah itu diberikan dengan rasa tulus tanpa syarat dan ia boleh jadi mengalami\nketulusan dirinya itu.<\/p>\n\n\n\n

Tapi di sisi lain, saya merasakan adanya\ntuntutan yang tersembunyi dalam hati saya untuk membalas budi kawan saya itu,\nbaik balasan berupa materi hadiah yang sama atau balasan bersifat simbolik,\nseperti penghormatan terhadap diri kawan saya atau mungkin perlindungan moral\nbaginya. Dalam pemberian hadiah saya berada dalam siklus “memberi dan\nmenerima”.<\/p>\n\n\n\n

Dari sudut pandang ini, UU Pesantren sebagai\nhadiah pengakuan negara untuk pesantren memiliki paradoksnya sendiri. Apakah UU\nPesantren dapat dipahami sebagai hadiah yang murni tanpa syarat ataukah\ntersembunyi di dalamnya suatu ikatan timbal-balik antara Negara sebagai pemberi\ndan Pesantren sebagai penerima? Sulit memang mendeteksi secara pasti makna apa\nyang sebenarnya meliputi UU Pesantren. Karena itulah ia dapat atau harus\ndisikapi sebagai aporia<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

Lalu makna apa yang mungkin tersembunyi dari\nhadiah berupa pengakuan atas keberadaan pesantren itu? Kemungkinannya tentu\nbisa bermacam-macam , tapi yang pasti Negara dan Pesantren terikat dalam\nhubungan siklus \u201cmemberi-menerima\u201d, seperti diungkapkan Derrida.<\/p>\n\n\n\n

Karena hadiah tersebut diwujudkan dalam\nbentuk produk hukum, maka UU menetapkan standar-standar yang harus dipenuhi\npesantren agar tetap diakui oleh negara. Di satu sisi negara mengakui\nkeberadaan pesantren yang dampaknya meluas kepada aspek-aspek lain, seperti\npendanaan, pembinaan dan perlindungan hukum, tapi di sisi lain pesantren\ndituntut untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Negara, seperti sistem\npenjaminan mutu pesantren dan bangunan ideologi yang menaungi pesantren.<\/p>\n\n\n\n

Mengenai persoalan terakhir ini, patut kiranya dipertimbangkan argumen yang dibangun oleh Azmil Tayeb dalam Islamic Education in Indonesia and Malaysia: Shaping Minds, Saving Souls <\/em>(2018) yang juga pernah saya uraikan di detik.com dengan judul “Membandingkan Sekolah Islam di Indonesia dan Malaysia. Dalam bukunya tersebut ia mengajukan gagasan paradoks lainnya seperti aporia<\/em> Derrida di atas.<\/p>\n\n\n\n

Tayeb mendedahkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia lebih\nterbuka dan bebas dalam hal diskursus pemikiran keislaman dibandingkan di\nMalaysia. Menariknya, keterbukaan itu justru disebabkan oleh sistem pendidikan\nIslam yang kurang terintegrasi kepada Negara.<\/p>\n\n\n\n

Semakin mandiri, semakin mudah dan bebas bagi lembaga pendidikan Islam untuk menancapkan ideologi atau visi dan misinya. Sebaliknya, semakin tergantung pada Negara, yang mungkin akan mempermudah distribusi bantuan dan dukungan Negara, sekolah Islam akan semakin sulit mengembangkan nilai dan ideologi yang dianutnya.<\/p>\n\n\n\n

Adanya UU Pesantren boleh-boleh saja dikatakan tidak ada intervensi Negara terhadap Pesantren, melainkan lebih kepada pengakuan Negara terhadap Pesantren. Akan tetapi, hadiah pengakuan itu menyisakan residu – atau trace<\/em> dalam istilah Derrida – ikatan timbal balik yang tersembunyi.<\/p>\n\n\n\n

Sadar atau tidak, sedikit-banyaknya Pesantren terikat hutang budi pada Negara yang telah mengakui eksistensi Pesantren lewat UU tersebut. Tinggal kemudian bagaimana Pesantren mengukur pada wilayah mana dan sejauh mana ia independen dari kontrol Negara.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pecihitam.org – Kaum santri menilai UU Pesantren sebagai hadiah jelang Hari Santri. Adakah makna tersembunyi dibalik pengakuan Negara terhadap eksistensi Pesantren itu? Hari Santri Nasional tahun 2019 telah seminggu berlalu, tapi suasananya meninggalkan kenangan yang terbilang istimewa. Hari peringatan sekaligus perayaan tercetusnya Resolusi Jihad NU tahun 1945 itu dibarengi dengan datangnya dua hadiah spesial bagi […]<\/p>\n","protected":false},"author":37,"featured_media":17172,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[5784,1097,4486],"yoast_head":"\n