Pajak boleh dipungut apabila negara\/pemerintah benar\u2013benar membutuhkan dana, sedangkan tidak ada sumber lain. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila Baitul Mal benar-benar kosong.<\/p>\n\n\n\n

Para ulama sangat berhati\u2013hati dalam mewajibkan pajak kepada rakyat, sebab mereka khawatir akan membebani rakyat dengan beban yang di luar kemampuannya. Dan keserakahan pengelola pajak dan penguasa dalam mencari kekayaan dengan cara melakukan korupsi hasil pajak.<\/p>\n\n\n\n

  2. Pemungutan pajak yang adil<\/strong>.<\/h5>\n\n\n\n

JIka pajak benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pengutipan pajak, bukan saja boleh, tapi bisa menjadi wajib. Namun yang harus digarisbawahi, pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan.<\/p>\n\n\n\n

3. Pajak dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu<\/strong>.<\/h5>\n\n\n\n

Hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan umum, bukan untuk kepentingan kelompok, bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya.<\/p>\n\n\n\n

 4. Persetujuan para ahli atau cendikiawan yang berakhlak<\/strong>.<\/h5>\n\n\n\n

Negara, Pemerintah atau penguasa tidak boleh bertindak sendiri dalam mewajibkan pajak dan menentukan besarnya. Melainkan wajib dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendikiawan yang mewakili masyarakat.<\/p>\n\n\n\n

Maka dari keterangan diatas dapat ditarik benangmerah bahwa dalam Islam para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum pajak. Sebagian ulama mengharamkan namun sebagian ulama juga memperbolehkan dengan beberapa syarat.<\/p>\n\n\n\n

Jika melihat Indonesia merupakan sebuah negara yang masih kekurangan dana dan sumber lain juga kurang optimal, maka pemerintah boleh memungut pajak dengan cara yang adil. Bagi seorang muslim hendaknya diniatkan sedekah demi kemaslahatn negara dan bangsa.<\/p>\n\n\n\n

Kemudian, jika mengambil pendapat yang membolehkan pajak dengan memenuhi persyaratan di atas, maka penghasilan para pegawai pajak termasuk halal selama dengan cara  yang jujur, tidak manipulasi, apalagi dikorupsi. Apabila terdapat manipulasi atau dikorupsi maka hukumnya haram. Demikian semoga bermanfaat. Wallahua’lam bisshawab.<\/p>\n\n\n\n

Sumber: *Aswaja Center Nahdlatul Ulama<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pecihitam.org – Menurut istilah kontemporer pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang diatur berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut negara atau penguasa berdasarkan aturan-aturan hukum yang digunakan untuk biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif sebagari sarana mencapai kesejahteraan umum. Dalam Islam pajak sering diistilahkan dengan adh-Dhoribah atau juga disebut juga […]<\/p>\n","protected":false},"author":14,"featured_media":21307,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[6804,6805,6802,6803],"yoast_head":"\n