Pecihitam.org<\/strong> – Sikap PBNU yang menginginkan agar presiden kembali\ndipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menuai tanggapan dari berbagai\npihak. <\/p>\n\n\n\n

Banyak yang menyangkutpautkan\npemilihan presiden lewat MPR dengan peristiwa pemakzulan yang pernah dialami\nMantan Presiden Abdurrahman Wahid atau\nGus Dur.<\/p>\n\n\n\n

Menanggapi kritikan tersebut, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama\nHelmy Faishal Zaini menilai peristiwa pemakzulan Gus Dur tidak tepat jika\ndigunakan untuk mengkritik sikap PBNU itu.<\/p>\n\n\n\n

Menurut Helmy,\npemakzulan kepala negara bisa terjadi di dalam sistem pemerintahan apa pun. Ia  menuturkan Gus\nDur yang dipilih dan kemudian dimakzulkan oleh MPR bukan akibat dari model\npemilihan presiden. <\/p>\n\n\n\n

“Itu\nkarena ada persekongkolan politik atau konstelasi politik. Hal itu bisa\ndilakukan pada model apa saja, tidak selalu pada model (pemilihan presiden)\noleh MPR,” kata Helmy, dikutip dari Tempo, Jumat, 29 November 2019.<\/p>\n\n\n\n

Pemakzulan seperti yang dialami Gus Dur, menurut Helmy, juga bisa terjadi kepada presiden yang dipilih secara langsung. <\/p>\n\n\n\n

“Impeachment\nitu, kan, bukan berarti tertutup ruang di pemilihan langsung itu. Jadi tidak\nkontekstual kalau dihubungkan ke situ,” tuturnya.<\/p>\n\n\n\n

Helmy mengatakan, usulan PBNU agar presiden dipilih lagi oleh MPR berkaca\npada suasana saat pemilihan presiden 2019 yang dianggap menimbulkan sejumlah\npersoalan.<\/p>\n\n\n\n

“Bisa\nkita rasakan di rumah masing-masing betapa pilpres itu telah melahirkan suatu\nketegangan baik antar-keluarga, antar-RT, antar-RW. Korban yang ditimbulkan\njuga tidak sedikit, ada yang meninggal,” ujarnya.<\/p>\n\n\n\n

Selain itu, lanjut\nHelmy, ada ongkos sosial yang dibayar mahal saat\nPilpres 2019 berlangsung. <\/p>\n\n\n\n

“Ada\nupaya-upaya apa yang disebut sebagai menguatnya politik identitas atas nama\nagama yang diintrodusir di dalam politik. Ini, kan, berbahaya,” ujarnya.<\/p>\n\n\n\n

Helmy mengungkapkan,\nPBNU memilih untuk bersikap menolak\nkerusakan ketimbang memetik manfaat atau Dar\u2019ul Mafasid Muqoddamun ala Jalbil\nMasholih.<\/p>\n\n\n\n

\u201cHal itu merujuk hasil Munas PBNU 2012 yang saat itu juga menyoroti pemilihan\nkepala daerah,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n

Menurutnya, dari segi prosedur model one man one vote mungkin dianggap lebih berdaulat. Namun ia mengusulkan Indonesia mengadopsi sistem pemilihan presiden di Amerika Serikat, yakni model electoral college.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pecihitam.org – Sikap PBNU yang menginginkan agar presiden kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menuai tanggapan dari berbagai pihak. Banyak yang menyangkutpautkan pemilihan presiden lewat MPR dengan peristiwa pemakzulan yang pernah dialami Mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Menanggapi kritikan tersebut, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Helmy Faishal Zaini menilai peristiwa pemakzulan […]<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":22855,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2,3],"tags":[762,1766],"yoast_head":"\n