Pecihitam.org<\/strong> – Wakil Presiden K.H. Ma\u2019ruf Amin di berbagai forum saat ditanya tentang khilafah, \u201ctertolak\u201d, tegasnya. Bukan ditolak tapi otomatis tertolak karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 45 adalah hasil kesepakatan. <\/p>\n\n\n\n

Pada sidang gugatan pencabutan badan hukum HTI<\/a>, dua tahun yang lalu, sebagai penggugat M. Ismail Yusanto (Juru bicara HTI), menggugat kesepakatan tersebut. Katanya, \u201ckalau NKRI hasil kesepakatan, bukan kah suatu kesepakatan bisa diubah\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Pada prinsipnya suatu kesepakatan boleh diubah bahkan harus\ndiubah jika kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang batil untuk berbuat\nmaksiat. Misalnya bersepakat untuk membunuh, mencuri atau memperkosa. Pihak-pihak\nyang bersepakat melakukan perbuatan-perbuatan haram tersebut, harus melepas\nkesepakatannya tanpa menunggu perintah. Karena ini kesepakatan yang dilarang\noleh agama.<\/p>\n\n\n\n

Dulu para Founding Father (Muassis) NKRI membuat kesepakatan mendirikan negara untuk tujuan yang syar\u2019i. Bukan untuk tujuan maksiat kepada Allah swt. Tujuan-tujuan tersebut tercantum dalam Pembukaan UUD 45 alinea ke-4 yang berbunyi: <\/p>\n\n\n\n

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial\u2026<\/em>\u201d<\/p>\n\n\n\n

Tujuan-tujuan pendirian NKRI, tujuan yang Islami. Tujuan-tujuan\nyang disepakati tersebut meliputi warga negara, bangsa dan negara Indonesia. Baik\nmuslim maupun non muslim. Di luar itu, meski beraqidah Islam, umat Islam yang\nbukan warga negara Indonesia tidak ikut, tidak tercakup dan tidak terikat dalam\nkesepakatan tersebut. <\/p>\n\n\n\n

Seperti Piagam Madinah<\/a>. Piagam Madinah bersifat terbatas bagi warga negara Madinah. Dari suku dan agama apapun, asal warga negara Madinah terikat dengan kesepakatan. Selain warga negara Madinah, meski muslim tidak termasuk dalam kesepakatan. <\/p>\n\n\n\n

Misalnya umat Islam yang berada di Mekkah. Mereka yang tidak ikut hijrah ke Madinah karena berbagai udzur. Dan kaum muslim yang tinggal di Habasyah yang hijrah ke sana sebelum Nabi saw hijrah ke Madinah.<\/p>\n\n\n\n

Kesepakatan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dan kesepakatan Piagam Madinah, sama-sama kesepakatan politik yang mengikat setiap warga negara. Kesepakatan yang bukan berdasarkan agama dan suku tertentu. <\/p>\n\n\n\n

Sebab itu, kesepakatan ini wajib dijaga. Tidak boleh diubah. Gugatan M. Ismail Yusanto untuk mengubah NKRI menjadi khilafah karena alasan NKRI hanyalah hasil kesepakatan politik, tertolak selamanya.<\/p>\n\n\n\n

Di samping itu, sebuah kesepakatan hanya bisa diubah oleh\npihak-pihak yang membuat kesepakatan. Contohnya, kesepakatan soal harga suatu\nbarang. Kesepakatan ini hak mutlak penjual dan pembeli. Hanya penjual dan\npembeli yang boleh mengubah kesepakatan mereka. Tidak boleh ada pihak lain yang\nmengubah harga yang telah mereka sepakati. <\/p>\n\n\n\n

Dalam konteks kesepakatan pendirian NKRI, pihak-pihak yang terlibat adalah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam, kelompok nasionalis dan perwakilan agama Kristen. <\/p>\n\n\n\n

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak ikut dalam kesepakatan tersebut. HTI tidak berhak mengubahnya. Sangat tidak etis, M. Ismail Yusanto berkomentar bahwa kesepakatan pendirikan NKRI bisa diubah, sedangkan HTI bukan termasuk pihak yang ikut dalam membuat kesepakatan. <\/p>\n\n\n\n

Bukan cuma di Indonesia, di Suriah pun, khilafah tertolak. Khilafah yang dideklarasikan oleh ISIS, ditolak oleh pejuang khilafah yang lain, al-Qaeda dan Hizbut Tahrir. Terlepas dari apa alasan penolakan tersebut. Khilafah versi Hizbut Tahrir juga ditolak oleh milisi-milisi di Suriah. <\/p>\n\n\n\n

Delegasi Hizbut Tahrir pernah mendatangi ISIS. Dalam rilis resmi yang dikeluarkan Hizbut Tahrir, delegasi tersebut datang untuk menyampaikan kritik bahwa khilafah ISIS itu buatan Amerika. Sebenarnya bukan menyampaikan kritik, melainkan mau minta nushrah. Oleh ISIS, delegasi Hizbut Tahrir bukan diberi nushrah, malah dieksekusi mati oleh tentara khilafah. <\/p>\n\n\n\n

Demikian juga dengan milisi Jabhah Nushrah dan milisi lainnya. Jabhah Nushrah yang berafiliasi dengan al-Qaeda juga didatangi delegasi Hizbut Tahrir untuk meminta nushrah. <\/p>\n\n\n\n

Kepala Kantor Media Hizbut Tahrir Suriah, Hisyam Baba dengan percaya diri mengundang para milisi berrtemu di masjid \u2018Amawi dekat Damaskus untuk memberi bai\u2019at kepada Amir Hizbut Tahrir agar menjadi khalifah. <\/p>\n\n\n\n

Ternyata tidak satu pun milisi yang datang. Jabhah Nushrah  dan milisi-milisi di Suriah menolak khilafah versi Hizbut Tahrir. Dimana-mana khilafah tertolak. <\/p>\n\n\n\n

Bandung, 18 Februari 2020<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pecihitam.org – Wakil Presiden K.H. Ma\u2019ruf Amin di berbagai forum saat ditanya tentang khilafah, \u201ctertolak\u201d, tegasnya. Bukan ditolak tapi otomatis tertolak karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 45 adalah hasil kesepakatan. Pada sidang gugatan pencabutan badan hukum HTI, dua tahun yang lalu, sebagai penggugat M. Ismail Yusanto (Juru bicara HTI), menggugat […]<\/p>\n","protected":false},"author":50,"featured_media":40268,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[1580,1170],"yoast_head":"\n