Pecihitam.org <\/strong>– Kurang lebih sepekan ini, bising sekali perdebatan apakah FPI (Front Pembela Islam) dibubarkan atau dipertahankan. Di dunia digital, muncul \u201cperang petisi\u201d antara yang mendukung dan menolak keberadaan FPI di Indonesia.<\/p>\n\n\n\n

Di situs\nchange.org, hanya butuh 4 hari saja sekitar 300.000 orang menandatangi petisi\nuntuk membubarkan FPI. Namun, tak kalah kencang juga dari kubu yang lain. Muncul\njuga petisi \u201cDukung FPI\u201d meskipun angka yang menandatangi petisi tersebut masih\njauh di bawah angka petisi \u201cBubarkan FPI\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Terlepas\ndari \u201cperang petisi\u201d tersebut, hasil dari petisi tidak bisa dijadikan acuan\noleh pemerintah apakah ijin FPI distop atau diperpanjang. Keputusan yang\ndiambil oleh pemerintah nanti harus berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n

Keberadaan\nFPI ini sebenarnya menjadi buah dari reformasi Indonesia pada tahun 1998. Ketika\nOrder Baru (Orba) tumbang, tumbuhlah iklim kebebasan. Verena Beittinger-Lee dalam\nbukunya (un)civil Society And Political\nChange in Indonesia <\/em>mengibaratkan Indonesia seperti \u201cKotak Pandora\u201d di mana\nsemua yang dulunya terkekang muncul ke permukaan. Dan FPI salah satunya. <\/p>\n\n\n\n

Bukan hanya FPI yang keluar dari Kotak Pandora hasil dari reformasi. Banyak juga ormas baru yang muncul seperti FBR (Forum Betawi Rembug), HTI, dan lain sebagainya.<\/p>\n\n\n\n

Hanya saja, dari sekian banyak ormas yang ada, FPI menjadi ormas yang terus mendapatkan sorotan. Ada stigmatisasi yang susah untuk dilepaskan dari ormas yang dipimpin oleh Imam Besar Seumur Hidup FPI, Habib Rizieq Shihab ini; yaitu sebagai ormas yang intoleran, melakukan tindakan kekerasan dengan mengatasnamakan amar ma’ruf nahi munkar<\/a><\/strong>, bahkan ada indikasi anti-demokrasi. <\/p>\n\n\n\n

Tidak bisa ditampik memang ada kegiatan positif yang dilakukan oleh FPI. Contohnya saja ikut terlibat dalam kegiatan sosial bersama Banser, ormas lainnya dan Pemerintah, seperti mengirimkan bantuan ketika terjadi bencana alam, membangun posko banjir, dan lain sebagainya. Akan tetapi, stigma sebagai ormas yang sering membuat keributan sepertinya lebih lekat pada FPI ini.<\/p>\n\n\n\n

Hal tersebut memunculkan gelombang tuntutan untuk membubarkan FPI. Jauh sebelumnya adanya petisi \u201cBubarkan FPI\u201d, sudah banyak sekali forum-forum yang menyatakan penolakan terhadap ormas yang satu ini. Kelompok masyarakat di berbagai daerah sering melakukan penolakan jika akan diadakan pembentukan FPI di daerah tertentu. .<\/p>\n\n\n\n

Di sisi lain, ada juga kelompok yang menyarankan agar FPI dirangkul. Berkaca dari pengalaman pembubaran HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), “memukul<\/em>” ormas seperti FPI justru bisa menyebabkan chaos. <\/em>Bisa saja FPI secara legal formal dibubarkan. Namun, secara ideologis, FPI masih ada.<\/p>\n\n\n\n

Menarik juga menyimak pendapat dari seorang ahli hukum tata negara, Margarito Kamis. Ia mengatakan FPI tidak bisa dihilangkan. Pemerintah bisa saja tidak memperpanjang SKT (Surat Keterangan Terdaftar). Namun, eksistensinya sulit untuk dilenyapkan. Ini sebenarnya sama seperti setelah pembubaran HTI. Menurut Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan, Wiranto, ada eks-HTI yang terus menyebarkan ideologi anti-Pancasila.<\/p>\n\n\n\n

Margarito\nmenyarankan agar FPI tetap didaftarkan sebagai ormas di pemerintahan. Alasannya\nsangat masuk akal. Yaitu agar pemerintah bisa lebih mudah mengawasi pergerakan\nFPI.<\/p>\n\n\n\n

Namun,\nyang menjadi pertanyaan adalah apakah FPI mudah diawasi mengingat ini bukan\nsejenis ormas yang mudah dijinakkan?<\/p>\n\n\n\n

\u201cMemukul\u201d atau \u201cMerangkul\u201d FPI sama-sama dilematis. Jika FPI dipukul, kemungkinan terjadinya chaos <\/em>tidak bisa dielakkan. Kemungkinan akan muncul lagi demo berjilid-jilid, anggapan pemerintah membungkam hak asasi manusia, dan lain sebagainya. <\/p>\n\n\n\n

Dan yang\npaling mengerikan adalah dimunculkannya kesan pemerintah anti-Islam. Walaupun\nsebenarnya FPI tidak benar-benar representasi dari Islam meskipun namanya\nadalah Front Pembela Islam. Karena jika representasi itu didasarkan pada populasi,\nmaka NU sebenarnya yang lebih tepat untuk mengatakan bahwa organisasi ini\nadalah representasi Islam di Indonesia.<\/p>\n\n\n\n

Di sisi\nlain, jika FPI dirangkul, ini akan melukai hati banyak orang. Pemerintah dianggap\ntunduk pada organisasi tertentu. Sampai sekarang, dari data petisi.org, lebih\nbanyak yang setuju FPI dibubarkan. Dan tidak hanya satu petisi saja yang\nmuncul. Awalnya petisi \u201cBubarkan FPI\u201d. Sekarang, muncul petisi yang senada\nseperti \u201cStop Ijin FPI\u201d yang ketika tulisan ini dimuat mencapai 486,121 orang\nyang menandatangani.<\/p>\n\n\n\n

Bagi Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara saat ini, menentukan sikap apakah FPI harus “dipukul”<\/em> atau dirangkul tidak semudah mengajak lawan politiknya di Pilpres 2019, Bapak Prabowo, untuk rekonsiliasi, yang dengan jalan-jalan menggunakan MRT dan makan siang bersama, rekonsiliasi terjadi. Apalagi pimpinan FPI sementara masih \u201chijrah\u201d di Arab Saudi. <\/p>\n\n\n\n

Akan tetapi,\nada baiknya untuk menjauh dari dikotomi-dikotomi antara dua hal. Dikotomi antara\nKampret dengan Cebong sudah selesai. Masyarakat harus mulai belajar mencari\nsolusi lain, bukan hanya menerima antara dua dikotomi yang ditawarkan.<\/p>\n\n\n\n

Memukul\natau merangkul FPI hanya dua diantara banyak opsi. Ada opsi lain yang bisa\ndipertimbangkan. Yaitu opsi membiarkan saja. Meminjam kalimat yang sering\ndiucapkan oleh Gus Baha, \u201cMbarke wae lak\nwes\u201d<\/em> yang artinya biarkan saja.<\/p>\n\n\n\n

Terus\nmembicarakan tentang FPI akan membuat mereka merasa penting. Selain itu, energi\nbangsa ini juga akan terkuras untuk memperhatikan setiap kegiatan dan apa saja\nyang dilakukan oleh FPI.<\/p>\n\n\n\n

Sesekali\nseharusnya FPI tidak perlu mendapatkan perhatian. Biarkan saja FPI menjadi\normas. Biarkan mereka melakukan kegiatan apapun. Jika ormas ini melanggar hukum\nseperti melakukan kekerasan dan main hakim sendiri, cukup pemerintah saja yang melaksanakan\ntugas. <\/p>\n\n\n\n

Banser dan juga organisasi NU yang sering bersinggungan dengan FPI tidak perlu memberikan perhatian lagi. Terlalu banyak tenaga yang harus dikeluarkan hanya untuk menanggapi tingkah polah FPI. <\/p>\n\n\n\n

Seluruh perhatian dan tenaga NU sebaiknya digunakan untuk mencegah semakin banyak masyarakat yang ikut menggunakan label Islam untuk melegitimasi tindakan anarkis. Hal ini dilakukan melalui banyak hal, seperti memperluas dakwah dengan berbagai media yang ada, meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui pesantren, dan lain sebagainya.<\/p>\n\n\n\n

Dan yang paling penting lagi adalah memperkuat ekonomi warga NU seperti yang digalakkan oleh anak-anak muda yang tergabung di dalam IMNU (Internet Marketing NU). Sekarang ini, sudah ada platform marketplace yang dikembangkan bernama Pasarijo<\/a><\/strong>.  <\/p>\n\n\n\n

Anggap saja ormas seperti itu dan sejenisnya itu ibarat anak kecil yang menangis dan merengek terus menerus minta mainan. Jika orang tua menuruti, maka anak akan manja. Jika orang tua bersikap keras, anak akan melawan. Orang tua yang bijak akan membiarkan anak merengek dan menangis, Karena ia akan diam dengan sendirinya. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pecihitam.org – Kurang lebih sepekan ini, bising sekali perdebatan apakah FPI (Front Pembela Islam) dibubarkan atau dipertahankan. Di dunia digital, muncul \u201cperang petisi\u201d antara yang mendukung dan menolak keberadaan FPI di Indonesia. Di situs change.org, hanya butuh 4 hari saja sekitar 300.000 orang menandatangi petisi untuk membubarkan FPI. Namun, tak kalah kencang juga dari kubu […]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":4255,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[582,50,2525],"yoast_head":"\n