Untuk lebih memahami pembahasan ini maka perlu kiranya kita mengetahui dahulu apa yang dimaksud dengan hikmah. Secara bahasa hikmah adalah mengetahui keutamaan sesuatu dengan keutamaan ilmu. Sedangkan menurut istilah ushuliyin hikmah adalah pendorong (motivator) disyari\u2019atkannya hukum.<\/p>\n

Sudah menjadi kesepakatan di kalangan jumhur ulama bahwa Allah tidak akan mensyari\u2019atkan hukum kecuali untuk menciptakan kemaslahatan hamba-Nya. Kemaslahatan di sini adakalanya berdimensi mendatangkan manfaat, kadangkala menghilangkan kemudharatan.<\/p>\n

Inilah yang dimaksud dari hikmah hukum. Jadi dapat pula dikatakan bahwa hikmah hukum adalah mashlahah. Pada dasarnya, baik illat maupun hikmah, keduanya sama-sama dapat menjadi sandaran ketetapan hukum. Namun kebanyakan ulama membedakan antara illat dan hikmah.<\/p>\n

Illat merupakan suatu alasan logis disyri\u2019atkannya hukum yang memiliki standar hukum, bersifat mengikat ada dan tidak adanya hukum serta dapat menjadi sandaran suatu hukum.<\/p>\n

Sedangkan hikmah merupakan tujuan disyari\u2019atkannya hukum yang tidak memiliki standar pasti sehingga menyebabkan sebagian ulama tidak sepakat bahwa hikmah dapat menjadi sandaran hukum.<\/p>\n

Kedua term illat dan hikmah dapat digambarkan dalam contoh hukum bolehnya berbuka puasa bagi orang sakit, illatnya adalah sakit itu sendiri, sedangkan hikmahnya adalah menolak kemudharatan dari penderitaan penyakit.<\/p>\n

Contoh lain adalah hukum wajibnya qishas, illatnya adalah pembunuhan secara sengaja, sementara hikmahnya adalah menjaga kelestarian hidup bagi manusia.<\/p>\n

Pada dasarnya, ta\u2019l\u012bl al-Ahk\u0101m adalah penentuan illat dengan hikmah (maslahah) yang dikaitkan dengan hukum itu karena kemaslahatan itulah yang menjadi penyebab dibangunnya hukum dan tujuan asasi.<\/p>\n

Namun, ini tidak meniscayakan bahwa maslahah ialah barang yang terstandari. Para mujtahid acapkali berbeda dalam memutuskan suatu perkara lantaran takaran maslahah yang dijadikan pertimbangan hukum juga berbeda.<\/p>\n

Menurut penelitian Muhammad Musthafa Tsalabi, kebanyakan para ahli fiqh menentukan alasan yang menjadi sandaran hukum (manathul hukmi) dengan sifat yang jelas atau terstandari, bukan dengan hikmah (maslahah).<\/p>\n