Pecihitam.org<\/strong> \u2013 Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Imam Aziz mengatakan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memiliki paradigma baru dalam melihat, menangani, dan melayani penyandang disabilitas.<\/p>\n\n\n\n

\u201cHal itu berbeda dengan UU sebelumnya, yakni Undang-Undang\nNomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang dinilai memunculkan paradigma\nyang merendahkan,\u201d kata KH Imam Aziz, dikutip dari situs resmi NU, Kamis, 15\nAgustus 2019.<\/p>\n\n\n\n

Hal tersebut diungkapkannya saat acara penandatanganan nota kesepahaman (Mou) antara PBNU dan Ditjen Bimas Islam Kemenag yang berlangsung di Gedung Kementerian Agama Jalan Mh Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Agustus 2019.<\/p>\n\n\n\n

“Paradigma (UU) 2016 itu sudah paradigma hak asasi\nmanusia di mana negara harus memenuhi, memproteksi melindungi, dan memajukan\nhak-hak penyandang disabilitas itu,” terangnya.<\/p>\n\n\n\n

\u201cUU penyandang disabilitas yang baru ini seharusnya dapat menjadi petunjuk bagi seluruh kementerian dan lembaga negara, sehingga hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi, terproteksi, dan dimajukan,\u201d sambungnya.<\/p>\n\n\n\n

Namun, lanjut KH Imam, pihaknya menyayangkan setelah dua\ntahun diundangkan, pemerintah belum menerbitkan sejumlah aturan pelaksana\nberupa Peraturan Pemerintah (PP) atas UU itu.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSayangnya, PP-nya saja belum terbit sampai sekarang,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n

Selain itu, ia juga menyayangkan Badan Perencanaan\nPembangunan Nasional (Bappenas) yang telah mengurangi jumlah PP dari sebelumnya\nyang mencapai belasan, kini tinggal 7 PP.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSekarang masih berupa RPP, masih rancangan. Jadi satu pun\nbelum ada yang ditindaklanjuti,\u201d sesalnya.<\/p>\n\n\n\n

Maka dari itu, pihaknya mendesak agar setidaknya PP tentang\nKomisi Nasional Disabilitas (KND) segera diterbitkan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKarena PP ini akan menyambungkan antar lembaga dan\nkementerian dalam memproteksi penyandang disabilitas,\u201d jelasnya.<\/p>\n\n\n\n

\u201cIni nanti akan bisa mewujudkan apa yang diamanatkan oleh\nundang-undang itu untuk melindungi dan memberikan pelayanan yang terbaik dan\nmemberi apa yang disebut promosi, proteksi, dan kemajuan bagi hak asasi\nkelompok penyandang disabilitas ini,\u201d pungkas KH Imam Aziz.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pecihitam.org \u2013 Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Imam Aziz mengatakan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memiliki paradigma baru dalam melihat, menangani, dan melayani penyandang disabilitas. \u201cHal itu berbeda dengan UU sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang dinilai memunculkan paradigma yang merendahkan,\u201d kata KH Imam Aziz, […]<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":5293,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2,3],"tags":[1766,3031],"yoast_head":"\n