Prof Hindun al-Khuli menjelaskan masalah ini dalam bukunya berjudul Ta’jir al-Arham fi Fiqh al-Islami. Ia memaparkan beberapa bentuk kasus sewa rahim berikut hukum penggunaannya dalam perspektif hukum Islam. <\/p>\n\n\n\n

Perbedaan pandangan muncul lantaran praktik modern di bidang kedokteran ini belum pernah mengemuka pada era awal Islam. Adapun Prof. Hindun mengatakan, para ulama sepakat, bahwa tiga bentuk praktik ‘ibu pengganti’ berikut ini diharamkan.<\/p>\n\n\n\n

Pertama,<\/strong> fertilasi tersebut menggunakan sel telur dan sperma orang asing (bukan suami istri). Sel telur dan sperma diperoleh dari pendonor tersebut dengan kompensasi materi tertentu. Hasilnya, kemudian diletakkan di rahim perempuan yang telah ditunjukkan untuk kepentingan orang ketiga.<\/p>\n\n\n\n

Kedua,<\/strong> yang diharamkan ialah sperma diambil dari suami dari pasangan yang sah, sedangkan sel telur dan rahim adalah milik perempuan yang bukan istrinya. Bayi yang lahir dari rahim yang bersangkutan, akan diserahkan kepada pasangan suami istri yang sah tersebut.<\/p>\n\n\n\n

Ketiga, <\/strong>yang tidak diperbolehkan dalam agama ialah bila sel telur berasal dari istri yang sah, tetapi sperma yang digunakan untuk pembuahan bukan kepunyaan suaminya, melainkan hasil donor dari laki-laki lain. Rahim yang digunakan pun bukan rahim sang istri, melainkan perempuan lain. Setelah lahir, bayi lalu diserahkan kepada pemilik sel telur, dalam hal ini ialah sang istri dan suaminya, yang mandul.<\/p>\n\n\n\n

Prof Hindun kembali memaparkan, ada dua bentuk praktik sewa rahim yang hukumnya tidak disepakati oleh para ulama masa kini.<\/p>\n\n\n\n

Pertama,<\/strong> yaitu, jika sel telur maupun sperma diambil dari pasangan suami istri yang sah. Setelah proses fertilasi di luar, hasil pembuahan tersebut dimasukkan ke rahim perempuan lain yang tidak memiliki hubungan apa pun.<\/p>\n\n\n\n

Kedua,<\/strong> yaitu sel telur dan sperma diambil dari pasangan suami istri yang sah, lalu diletakkan ke dalam rahim istri kedua misalnya, atau istri sahnya yang lain. Kedua bentuk persewaan rahim ini masih diperdebatkan oleh para ulama.<\/p>\n\n\n\n

Kubu yang pertama berpendapat, kedua praktik di atas haram ditempuh. Opsi ini merupakan keputusan Komite Fikih Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), baik yang digelar di Mekkah pada 1985 maupun di Amman pada 1986, Dewan Kajian Islam Kairo pada 2001.<\/p>\n\n\n\n

Pendapat ini juga diamini oleh mayoritas ahli fikih. Sebut saja, Prof Jadul Haq Ali Jadul Haq mantan Mufti dan Syekh al-Azhar, Mufti Mesir Syekh Ali Jumah, mantan Syekh al-Azhar Syekh Thanthawi, Syekh Musthafa az-Zurqa, dan Ketua Asosiasi Ulama Muslim se-Dunia Syekh Yusuf al-Qaradhawi.<\/p>\n\n\n\n

Kubu yang kedua berpandangan, kedua praktik sewa rahim yang diperdebatkan itu boleh dilakukan dengan sejumlah syarat ketat. Pendapat ini disampaikan oleh Prof Abdul Mu’thi al-Bayyumi.<\/p>\n\n\n\n

Menurutnya syarat ketat tersebut seperti rekomendasi yang kuat dari dokter, pemeriksaan dan perawatan berkala yang ketat, usia dan emosi ‘ibu sewaan’ harus baik. Selain itu, pernyataan dari ‘ibu sewaan’ bahwa anak yang kelak ia lahirkan adalah milik si A dan si B selaku penyewa rahim.<\/p>\n\n\n\n