Melihat dari rangkaian akad yang terjadi di atas, maka selanjutnya\nyang menjadi permasalahan adalah harta yang diserahkan oleh member <\/em>(anggota)\nini milik siapa? Di sini ada dua jawaban, yaitu: pertama<\/em>, ada yang\nmenyebut bahwa harta itu milik pihak yang mengadministrasikan (lembaga\nasuransi); dan kedua, harta itu milik bersama.<\/p>\n\n\n\n

Harta yang Diserahkan adalah Milik Lembaga Asuransi<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Jika harta yang diserahkan adalah milik perusahaan asuransi, maka\nterjadi perubahan hukum pada status penyerahan hartanya, yaitu:<\/p>\n\n\n\n

1. Harta yang\ndiserahkan oleh anggota kepada perusahaan pada hakikatnya adalah ‘iwadl<\/em>. ‘Iwadl <\/em>ini seolah sama dengan harta yang dipertaruhkan\ndalam suatu ajang meja judi. Ciri dari sebuah harta bisa disebut sebagai ‘iwadl <\/em>(taruhan)\nadalah manakala harta tersebut: <\/li>
2. Tidak ada kejelasan mengenai peruntukan hartanya<\/li>
3. Harta tersebut tidak bisa kembali ke member selain lewat jalur terpenuhinya\nrisiko yang dipersyaratkan<\/li>
4. Bilamana anggota tidak bisa melakukan sesuatu hal yang dipersyaratkan, maka\nharta tersebut diambil oleh pihak yang bisa melakukan. <\/li>
5. Ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Pihak yang menang mendapatkan\nsemua harta. Sementara pihak yang kalah tidak mendapat apa-apa.<\/li>
6. Harta yang diserahkan merupakan al-maksi (pungutan liar). Ciri dari harta\nini adalah:<\/li>
7. Tak adanya kejelasan untuk peruntukan harta itu<\/li>
8. Tidak ada alasan mengapa harta tersebut harus diberikan kepada jasa\nasuransi<\/li>
9. Ada sifat keterpaksaan dari anggota saat memberikan harta tersebut ke\nperusahaan<\/li>
10. Ketiadaan kulfah (beban kerja) yang jelas dari pihak yang diberi harta dan\nbermanfaat terhadap yang memberi. Bila ada kulfah, maka harta tersebut adalah\nujrah.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

    Permasalahan yang sering dihadirkan oleh\nfuqaha’ ketika harta yang dibayarkan oleh member dianggap milik perusahaan\nadalah:<\/p>\n\n\n\n

    1. Apa beban kerja dari perusahaan asuransi\nsehingga bisa bermanfaat terhadap member?<\/li>
    2. Apa status uang santunan yang diberikan oleh\npihak jasa asuransi kepada member ketika terjadi apa yang dipersyaratkan?<\/li><\/ol>\n\n\n\n

       Terkait dengan beban kerja (kulfah<\/em>) perusahaan asuransi, sebenarnya hal ini sudah jelas, yaitu melakukan pengelolaan terhadap harta yang dikumpulkan member. Namun, bagaimanapun juga, hal ini ada titik lemahnya, yaitu sudah pasti yang dinamakan “memberi manfaat sehingga berhak memiliki sebuah harta” adalah manakala “kerja memberi manfaatnya” itu sudah dilakukan duluan. <\/p>\n\n\n\n

       Namun, dalam hal ini kerja dari perusahaan belum ada. Oleh karenanya, fuqaha’ mendudukkan premi ini dalam timbangan fiqih sebagai utang (dain<\/em>) yang diberikan member kepada jasa asuransi dan harus dikembalikan. Tentu saja pengembaliannya harus sesuai dengan jumlah yang pernah disetorkan. Bila tidak sesuai, misalnya dengan bertambah dari nomimal premi yang pernah dibayarkan, maka kelebihan atau kekurangan tersebut dipandang sebagai riba. Dan bila ternyata jumlahnya lebih sedikit, maka dianggap perusahaan telah memakan harta secara\u00a0bathil<\/em>.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

       Selanjutnya, sebagai catatan bahwa apa yang dipersyaratkan oleh\njasa asuransi agar peserta mendapat santunan adalah bisa terdiri atas\nbermacam-macam bentuk. Namun dari kesekian bentuk itu bisa diringkas sebagai\n“telah terjadi risiko yang dialami oleh member dan risiko ini sesuai\ndengan risiko yang digariskan oleh jasa asuransi.” <\/p>\n\n\n\n

       Sebagai contoh, misalnya, asuransi kecelakaan, maka risiko ini\nadalah terjadinya kecelakaan. Asuransi pendidikan, maka risiko yang diterima\nsebagai claim adalah usia sekolah. Asuransi jiwa, maka risiko yang diterima\njasa asuransi adalah meninggalnya member, atau kondisi ketidaknormalan akibat\nkecelakaan. <\/p>\n\n\n\n

       Tak pelak dengan memandang berbagai risiko ini para fuqaha berbeda\npendapat dalam memandang hukum asuransi. Sebagian fuqaha’ menyuarakan haramnya\nasuransi. Namun sebagian yang lain ada yang membolehkan. <\/p>\n\n\n\n

       Fuqaha yang Memandang Haramnya Asuransi<\/strong><\/p>\n\n\n\n

       Sebelum masuk ke mengetahui alasan fuqaha yang mengharamkan\nasuransi, perlu dicatat bahwa pandangan ini berlaku pada premi yang berubah\nstatus kepemilikannya sebagai milik perusahaan. Beberapa alasan fuqaha’ yang\nmengharamkan adalah:<\/p>\n\n\n\n

       1. Transaksi\npenyerahan premi adalah transaksi judi (maisir<\/em>)<\/li>
       2. Ada\nketerlibatan unsur memberi utang dengan kembalian yang melebihi pokok harta\nyang diutangkan (riba)<\/li>
       3. Ketidakjelasan\nakad antara transaksi penyerahan premi dan mengutangi, ditambah ketidakjelasan\nbisa kembali atau tidaknya premi yang pernah dibayarkan, telah menyisakan\ntimbulnya unsur gharar. <\/li>
       4. Harta tidak bisa kembali kecuali bila terpenuhinya risiko<\/li><\/ol>\n\n\n\n

          Fuqaha yang Membolehkan Asuransi<\/strong><\/p>\n\n\n\n

          Adapun fuqaha yang memandang bolehnya asuransi\n– dengan premi yang menjadi hak milik perusahaan – sebagaimana digambarkan di\natas, adalah dilatarbelakangi oleh beberapa alasan:<\/p>\n\n\n\n

          1. Ada Undang-Undang yang menjamin dan bersifat mengikat terhadap asuransi. <\/li>
          2. Penyerahan\nterjadi karena adanya unsur saling ridla antara member dan perusahaan<\/li>
          3. Asuransi\ndianalogikan (qiyas<\/em>) sebagai akad bagi hasil<\/li>
          4. Keikutsertaan\nanggota dalam asuransi sudah diniatkan untuk kemungkinan terjadinya\npertanggungan yang diakibatkan oleh hal-hal di luar prediksi. Keberadaan k\u00e2fil\nyang merupakan pihak asuransi, adalah ditugaskan menjadi pihak penjamin semua\ntanggungan yang mungkin tidak bisa diselesaikan akibat terjadinya kemungkinan\ntersebut. Misalnya, meninggal dengan meninggalkan utang. Maka tanggungan\nmelunasi utang tersebut menjadi beban dari k\u00e2fil yang terdiri dari perusahaan\nasuransi tersebut. Demikian juga terhadap biaya pendidikan anak-anak member\nselama terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut. <\/li><\/ol>\n\n\n\n

             Dengan mencermati kedua model pandangan hukum di atas, maka status\nuang yang diberikan kepada member yang terpenuhi risiko juga terbagi menjadi\ndua pandangan. <\/p>\n\n\n\n

             1. Bagi pihak yang\nmemandang bahwa asuransi sebagaimana tersebut di atas sebagai haram, maka uang\nyang diberikan ibarat uang hasil dari taghlib<\/em> (mengalahkan)\npeserta lain. Adakalanya uang tersebut dipandang sebagai harta yang dibeli\ndengan jangka panjang (sharf<\/em>). Kelebihan harta yang dibeli dan melebihi\nnominal premi yang pernah dibayar dihukumi sebagai riba qardl.<\/li>
             2. Bagi pihak yang\nmemandang bolehnya asuransi, maka uang yang didapat dapat dianggap sebagai dana\nhibah akibat dari kewajiban kaf\u00e2lah yang wajib dilakukan oleh perusahaan jasa.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

                Demikian penjelasan mengenai bagaimana hukumnya asuransi dalam Islam. Pada kesimpulannya bahwa persoalan ini terdapat ikhtilaf di kalangan Ulama, ada yang membolehkan dan ada yang megnharamkan sebagaimana ketentuan-ketentuan syariat yang telah dibahas sebelumnya. Wallahu a’lam<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                Pecihitam.org – Produk Asuransi semakin banyak, para agen asuransi pun saling bekompetisi untuk mendapatkan nasabah, baik melalui Telepon maupun kunjungan langsung, baik perorangan maupun kolektif. Lalu bagaimana hukumnya asuransi dalam Islam? Sebelum membahas lebih jauh mengenai bagaimana hukumnya asuransi dalam Islam, pertama-tama mari kita pahami dulu maksud dan tujuan diadakannya Asuransi ini. Asuransi diadakan untuk […]<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":6090,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[3296,3295,3294],"yoast_head":"\n