Pecihitam.org<\/strong> \u2013 Sejumlah tokoh bangsa lintas agama bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Deklarasi papua Damai di Gedung PBNU Jakarta, Senin, 9 September 2019.<\/p>\n\n\n\n

Hadir dalam cara deklarasi tersebut para pemuka agama\ndiantaranya, Pdt. Gomar Gultom (PGI), Romo Heri Wibowo, Pr (KWI) Rm. Franz\nMagnis Suseno, Ronald Rischardt (Biro Papua PGI), Antie Sulaiman (UKI), Alissa\nWahid (Jaringan Gusdurian), dan Usman Hamid (Amnesty International).<\/p>\n\n\n\n

Ketua Umum PBNU Kiai Said Aqil Siroj mengatakan, NU dan\nsejumlah lembaga serta perorangan memiliki perhatian terhadap situasi\nsosial-politik di tanah Papua. <\/p>\n\n\n\n

Semua pihak, kata Kiai Said, ingin Papua dan Indonesia pada\numumnya dalam keadaan damai.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSemua merasa prihatin atas terjadinya serangkaian aksi\nkekerasan dan jatuhnya korban masyarakat dan aparat,\u201d ucapnya.<\/p>\n\n\n\n

PBNU dalam deklarasi tersebut mencetuskan lima pernyataan\nsikap yakni sebagai berikut.<\/p>\n\n\n\n

1. Mendorong pemerintah untuk menciptakan perdamaian yang\nabadi di Papua. Perdamaian harus diletakkan sebagai puncak dan tujuan dalam\nmembangun kehidupan berbangsa dalam bingkai kebinekaan.<\/p>\n\n\n\n

2. Mendorong Pemerintah agar mengedepankan dialog dan\npendekatan kemanusiaan dalam menciptakan perdamaian di Papua dan sejauh mungkin\nmenghindari pendekatan militeristik yang justru cenderung membuat keadaan\nsemakin buruk.<\/p>\n\n\n\n

3. Meminta kepada segenap tokoh bangsa, pemuka agama, tokoh\nadat dan segenap elemen bangsa untuk membantu bahu-membahu merajut dialog guna\nmerekatkan bangunan kebersamaan antar masyarakat.<\/p>\n\n\n\n

4. Meminta kepada Pemerintah untuk menunaikan\nkewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi berdasarkan Undang-Undang Otonomi\nKhusus, yang antara lain pembentukan Komisi HAM, Pengadilan HAM, dan Komisi\nKebenaran dan Rekonsiliasi yang berkedudukan di Papua. Kelembagaan ini penting\nuntuk digunakan semua pihak dalam menyelesaikan berbagai kekerasan dan\npelanggaran HAM di Papua. Selain itu, pemerintah juga perlu mengutamakan\npendekatan musyawarah dalam menanggapi aspirasi-aspirasi masyarakat yang\nberkembang.<\/p>\n\n\n\n

5. Meminta segenap pihak dan seluruh komponen bangsa untuk\nmenahan diri dari mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dapat memperkeruh\nkeadaan (di segala ruang publik, termasuk di media sosial) dan mari kita\nciptakan suasana yang sejuk, tenang dan damai. Kepada aparat penegak hukum,\nkami juga mengingatkan agar lebih proporsional dalam merespon komentar-komentar\nwarga masyarakat yang beredar terutama di media sosial.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pecihitam.org \u2013 Sejumlah tokoh bangsa lintas agama bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Deklarasi papua Damai di Gedung PBNU Jakarta, Senin, 9 September 2019. Hadir dalam cara deklarasi tersebut para pemuka agama diantaranya, Pdt. Gomar Gultom (PGI), Romo Heri Wibowo, Pr (KWI) Rm. Franz Magnis Suseno, Ronald Rischardt (Biro Papua PGI), Antie Sulaiman (UKI), […]<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":8566,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2,3],"tags":[3957,1766],"yoast_head":"\n