Pecihitam.org – Rencana Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi yang ingin melibatkan TNI dalam upaya meningkatkan kerukunan umat beragama menuai teguran keras dari Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB Maman Imanulhaq.
Rencana Fachrul tersebut, kata Maman, ditolak keras fraksinya. Ia mengkhawatirkan rencana itu malah akan menabrak hak asasi manusia (HAM) dan semangat reformasi.
“Tentang pelibatan TNI dalam menjaga kerukunan umat beragama, kami menolak keras karena itu bertentangan dengan prinsip demokrasi, human rights atau HAM, agenda reformasi sektor keamanan, serta Undang-undang TNI,” kata Maman dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 7 Juli 2020 seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Menurutnya, Kemenag tak perlu melibatkan TNI dalam menjaga kerukunan antarumat beragama.
Sebab, kata Maman, Kemenag punya struktur hingga ke daerah yang cukup baik lewat penyuluh kerukunan umat beragama.
Ia juga menyebut bahwa Kemenag telah berkiprah baik dengan melibatkan pemuka agama beberapa waktu belakangan.
Namun, dirinya hawatir upaya baik itu menjadi sia-sia saat melibatkan tentara dalam tugas menjaga kerukunan.
“Kalau itu diambil oleh tentara, maka yang terjadi adalah kerukunan semu, bukan kerukunan yang substansional. Ini adalah kegaduhan yang tidak perlu dilakukan Kemenag,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta Fachrul untuk mengkaji ulang rencana yang mulai memicu penolakan di publik itu.
“Betul, Pak Menteri. Kalau tentara terlibat, nanti Pak Menteri lagi yang dituduh, Pak, karena jenderal bintang empat jadi Menteri Agama. Seolah-olah dwifungsi ABRI mau dikembalikan, jangan sampai,” ujar Yandri.
Diketahui, Menag Fachrul Razi sebelumnya telah bertemu dengan Wakaster KSAD Brigjen TNI Sugiyono di Kantor Kemenag, Jakarta pada Selasa, 30 Juni lalu.
Keduanya membicarakan kerja sama program peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia.
Dalam pertemuan itu, Menag mengatakan akan menggandeng TNI AD dalam upaya meningkatkan kerukunan antarumat beragama.
Namun Fachrul tak merinci bentuk kerja sama yang akan dilakukan Kemenag dengan TNI AD.