Ketum PBNU Dukung Usulan Pemilihan Presiden dan Wapres Dipilih Lewat MPR

Pecihitam.org – Ketua Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengusulkan agar Presiden dan Wakil Presiden kembali dipilih oleh MPR ketimbang melalui mekanisme pemilihan langsung.

Bamsoet juga mengungkapkan bahwa usulannya tersebut telah didukung oleh Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU).

Hal itu diutarakan Bamsoet usai bertemu dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu, 27 November 2019.

Ia menjelaskan bahwa usulan PBNU untuk memilih presiden melalui mekanisme MPR itu berdasarkan hasil Musyawarah Alim Ulama yang digelar di Pondok Pesantren Kempek Cirebon, Jawa Barat 2012 silam.

“Kami juga hari ini mendapat masukan dari PBNU berdasarkan hasil Munas PBNU sendiri di tahun 2012 di Cirebon yang intinya adalah PBNU merasa pemilihan presiden dan wapres lebih bermanfaat, bukan lebih baik, lebih tinggi kemaslahatannya lebih baik dikembalikan ke MPR ketimbang (dipilih rakyat) langsung,” kata Bamsoet, dikutip dari CNN Indonesia, Rabu, 27 November 2019.

Bamsoet mengatakan bahwa PBNU melihat pemilihan presiden melalui mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat banyak mudarat ketimbang manfaatnya.

Bamsoet juga mengatakan bahwa PBNU mengusulkan untuk menghidupkan kembali utusan golongan di MPR ke depannya.

Diketahui, utusan golongan pernah mengisi kursi di MPR sebelum amandemen 1945. Utusan itu merupakan anggota MPR yang berasal berbagai profesi.

Utusan golongan itu, kata Bamsoet, perlu dihidupkan kembali untuk mengakomodasi aspirasi dari kelompok minoritas yang ada di Indonesia.

“Karena keterwakilan yang ada di parlemen baik DPD, DPR belum yang mewakili aspirasi kelompok minoritas sehingga perlu dipikirkan kembali adanya keputusan golongan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU Kiai Said Aqil Siradj mengatakan ide presiden kembali dipilih oleh MPR itu berawal dari para kiai-kiai senior NU dalam Munas Alim Ulama Cirebon tahun 2012 lalu.

Kiai Said menyatakan para kiai-kiai senior NU menilai pemilihan presiden secara langsung menimbulkan ongkos politik dan ongkos sosial yang tinggi.

“Kemarin baru saja betapa keadaan kita mendidih, panas, sangat mengkhawatirkan. Ya untung tidak ada apa-apa. Tapi apakah lima tahun harus kaya gitu? Itu suara-suara para kiai pesantren yang semua demi bangsa demi persatuan. Tidak ada kepentingan politik praksis, tidak,” ujarnya.