Setelah NU dan Muhammadiyah, Giliran PGRI Mundur dari Program POP Mendikbud

Pecihitam.org – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) keluar dari Program Organisasi Penggerak (POP) yang diinisiasi Mendikbud. Sebelumnya, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga menarik diri dari program tersebut.

Keputusan mudurnya PGRI dari program ifu diputuskan usai Rapat Koordinasi bersama Pengurus PGRI Provinsi Seluruh Indonesia, Perangkat Kelengkapan Organisasi, Badan Penyelenggara Pendidikan dan Satuan Pendidikan PGRI pada Kamis, 23 Juli 2020.

Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi mengungkapkan alasan mundurnya PGRI dari program POP.

Ia mengatakan, pihaknya menarik diri karena kriteria pemilihan dan penetap POP tidak jelas.

“PGRI memandang perlunya prioritas program yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja guru melalui penataan pengembangan dan mekanisme keprofesian guru berkelanjutan,” ujar Unifah, Jumat 24 Juli 2020, dikutip dari Tirto.id.

Baca Juga:  Peneliti Iran Berhasil Uji Coba Vaksin Covid-19

PGRI, kata Unifah, juga menilai dana POP sebesar Rp 595 miliar per tahun akan sangat bermanfaat jika dialokasikan untuk membantu siswa, guru/honorer, penyediaan infrastuktur di daerah khususnya di daerah 3T demi menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) saat pandemi.

“Pandemi Covid-19 datang meluluhlantakkan berbagai sektor kehidupan termasuk dunia pendidikan dan berimbas pada kehidupan siswa, guru, dan orang tua,” ujarnya.

Maka dari itu, pihaknya juga menekankan agar Kemendikbud berhati-hati menggunakan anggaran tersebut, agar dapat dipertanggungjawabkan dengan benar.

“Mengingat waktu pelaksanaan yang sangat singkat, kami berpendapat bahwa program tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta menghindari berbagai akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari,” kata Unifah.

Baca Juga:  Muhammadiyah Kritik Keras Umat Islam yang Masih Ngotot Shalat Tarawih di Masjid

Sebelumnya, Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga memutuskan keluar dari program POP Kemendikbud.

Kedua ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut memprotes keikutsertaan yayasan perusahaan swasta Tanoto Foundationdan Sampoerna Foundation dalam POP Kemendikbud.

Diketahui, program POP Kemendikbud bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para guru penggerak untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik.

Dalam program tersebut, Kemendikbud akan melibatkan ormas yang mempunyai kapasitas untuk meningkatkan kualitas para guru melalui berbagai pelatihan.

Kemendikbud mengalokasikan anggaran Rp 567 miliar per tahun untuk membiayai ormas dalam pelaksanaan program tersebut.