Soal Pemulangan WNI Eks ISIS, Muhammadiyah Sarankan Pemerintah Bentuk ‘Karantina Politik’

Pecihitam.org – Terkait wacana pemulangan WNI eks ISIS kembali ke Tanah Air, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyarankan pemerintah mengizinkan para WNI eks ISIS yang masih memiliki paspor Indonesia untuk kembali ke Indonesia.

Namun, pihaknya menyarankan pemerintah membentuk semacam ‘karantina politik’ untuk menampung para WNI eks simpatisan ISIS.

Menurut Abdul Mu’ti, dalam karantina itu nantinya WNI eks ISIS dibina dan direhabilitasi secara ideologi.

“Semacam karantina politik lah, kan perlu ada karantina politik sebagai jalan tengah,” kata Abdul di Kantor PP Muhammadiyah, dikutip dari CNN Indonesia, Senin, 10 Februari 2020.

Upaya itu, kata Abdul, merupakan ‘jalan tengah’ menggunakan pendekatan politik lantaran banyak pihak yang khawatir WNI eks ISIS tersebut kembali ke Tanah Air.

Baca Juga:  Cegah Corona, Muhammadiyah Minta Masyarakat Tak Mudik Lebaran

“Banyak dari WNI eks ISIS yang bukan betul-betul menjadi kombatan ISIS,” ujar Abdul.

Menurutnya, banyak di antara mereka yang menjadi korban karena hanya diajak dan diiming-imingi sesuatu yang menggiurkan kemudian tersesat.

“Kemudian mereka dipukul rata. Gak fair dan gak adil. Karena itu menurut saya, kalau banyak orang dari negara lain dengan alasan kemanusiaan kita berikan bantuan, masa ini mereka eks WNI tak diberikan bantuan,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga menegaskan bahwa Muhammadiyah siap bila dibutuhkan oleh pemerintah untuk membantu melakukan pembinaan ideologi bagi para WNI eks ISIS yang kembali ke Tanah Air.

Abdul pun membandingkan Indonesia kerap membantu saudara sesama muslim di Rohingya, Myanmar. Sehingga, proses pemberian bantuan bagi saudara sesama WNI harus dilakukan oleh pemerintah.

Baca Juga:  UAS Nyatakan Drama Korea Kafir, Ulama NU: Jangan Sembrono Bikin Hukum Haram

“Begini, walaupun dia stateless, tapi dia berhak mendapatkan bantuan kemanusiaan. Tapi kalau dikhawatirkan secara politik tak sesuai, ya dilakukan pembinaan, nanti pemerintah lebih tahu,” ujar Abdul.

Muhammad Fahri