Kontroversi Larangan Cadar dan Celana Cingkrang, Jawaban PBNU Bikin Adem

Kontroversi Larangan Cadar dan Celana Cingkrang, Jawaban PBNU Bikin Adem

Pecihitam.org – Polemik cadar atau niqab dan celana cingkrang menjadi perhatian publik belakangan ini. Hal tersebut menyusul adanya rencana aturan baru yang melarang pegawai negeri atau ASN mengenakan cadar dan celana cingkrang dalam lingkungan kerja.

Sejumlah pihak pun mengutarakan pendapatnya. Tak terkecuali dari Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud.

Seperti dilansir dari Warta Ekonomi, Senin, 4 November 2019, menurut Kiai Marsudi, penggunaan niqab atau cadar merupakan budaya pakaian dari jazirah Arab, namun apabila digunakan oleh muslimah di belahan bumi mana pun, itu tidak bertentangan dengan syariat.

“Secara garis besar niqab itu kebiasaan orang Timur Tengah. Namun, budaya itu tidak bertentangan dengan agama Islam,” kata Kiai Marsudi, Minggu 3 November 2019.

Baca Juga:  Tanggapi Ijtima Ulama IV, Sekjen PBNU: Nggak Perlu Itu!

Sementara itu terkait celana cingkrang, Kiai Marsudi berpandangan bahwa terpulang pada masing-masing pribadi yang mengenakannya. Jika mereka menganggap celana cingkrang adalah sunnah, bagi yang tidak menggunakannya tidak berdosa.

“Persoalan celana cingkrang atau apa semua pada keyakinannya masing-masing urusan sunnah. Kalau yakinnya sunnah ya artinya tidak pakai cingkrang kan tidak berdosa,” bebernya.

Larangan penggunaan cadar dan celana cingkrang tersebut, salah satunya di lingkungan Kementerian Agama. Marsudi menilai pemberlakuan aturan tersebut dikarenakan faktor kepantasan di lingkungan kantor.

“Ya, itu mungkin untuk kerapian, agar rapi aja kelihatan barisannya bagus. Coba kalo tentara satu cingkrang satu enggak dilihat jadi ga seragam kan,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi menyampaikan rencananya akan melarang pengguna niqab atau cadar masuk ke instansi milik pemerintah. Kebijakan ini berkaca pada peristiwa penusukan mantan Menteri Koordinator Bidang Politio, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto.

Baca Juga:  Soal Ucapan Selamat Natal, Ini Kata PBNU

Fachrul mengungkap rencana itu masih dalam kajian. Namun, aturan tersebut sangat mungkin direkomendasikan Kemenag karena alasan keamanan.

“Memang nantinya bisa saja ada langkah-langkah lebih jauh, tapi kita tidak melarang niqab, tapi melarang untuk masuk instansi-instansi pemerintah, demi alasan keamanan. Apalagi kejadian Pak Wiranto yang lalu,” kata Fachrul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *