Pecihitam.org- Dalam muktamar XI tahun 1938 di Banjarmasin, NU memutuskan bahwa negara dan tanah air wajib dijaga menurut fiqih. Hal tersebut berlandaskan pada persoalan status negara Indonesia dalam perspektif syariah.
Dengan berdasarkan pada kitab Bughyah al-Murtasyidin, Muktamar kemudian memutuskan bahwa sesungguhnya negara Indonesia adalah negara Islam, darul Islam. Dikenal tiga jenis negara dalam tradisi fiqih politik, yakni: darul Islam (negara Islam), dar al-sulh (negara damai) dan dar al-harb (negara perang).
Konsepsi bentuk negara Islam menuntut untuk dipertahankannya negara dari serangan luar, karena merupakan perwujudan normatif dan fungsional dari cita-cita negara.
Argumentasi yang digunakan, wilayah Nusantara, khususnya tanah Jawa pernah dikuasai sepenuhnya oleh umat Islam melalui kerajaan-kerajaan Islam.
Meskipun pernah dijajah oleh kaum “kafir”, namun mayoritas penduduk negara yang merupakan muslim, serta diberikannya kebebasan menjalankan syariat agama menjadi dasar lain penetapan negara Islam ini.
Selain itu, keberadaan lembaga kepenghuluan yang memungkinkan umat Islam menjalankan syariat, meskipun masih sangat terbatas, menjadi alasan keputusan muktamar.
Keputusan muktamar ini pada dasarnya merupakan langkah awal Peranan NU dalam politik. NU berani melibatkan diri secara kelembagaan dalam arus kepentingan negara yang pada saat itu dalam kekuasaan penjajahan.
Dampak dari penetapan negara Islam ini adalah memberikan legitimasi bagi para orang-orang NU untuk berjuang secara aktif dalam pergerakan kemerdekaan.
Cita-cita mewujudkan kemerdekaan secara tersirat dan pasti terkandung dalam konsepsi ini. Sehingga, perjuangan kemerdekaan menjadi keniscayaan, dan merupakan manifestasi dari ajaran agama.
Selanjutnya mengenai Resolusi jihad merupakan maklumat yang disampaikan NU kepada warganya untuk berjihad, berperang mengusir kedatangan Inggris di bumi Indonesia yang nota bene sudah memproklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka.
Situasi Surabaya yang semakin tegang, dengan meningkatnya aktifitas para tentara Inggris menjadi pertimbangan para Kyai NU untuk segera bertindak mengobarkan semangat perlawanan.
Langkah pertama yang dilakukan NU adalah dengan memanggil para konsul NU untuk menentukan sikap menghadapi aksi yang dilakukan oleh NICA-Belanda yang membonceng Inggris.
Akhirnya, diadakan pertemuan para konsul yang dilaksanakan pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di kantor PBNU di Bubutan, Surabaya. Pertemuan ini dihadiri oleh panglima Hizbullah, Zainul Arifin.
Sebelumnya, Presiden Soekarno telah menemui KH. Hasyim Asy’ari untuk menanyakan tentang hukum mempertahankan kemerdekaan bagi umat Islam.
Menanggapi pertanyaan tersebut, KH. Hasyim As’yari memberi jawaban tegas bahwa sudah jelas bagi umat Islam Indonesia untuk melakukan pembelaan terhadap tanah airnya dari bahaya dan ancaman kekuatan asing.
Secara umum, isi resolusi jihad mengisyaratkan dua kategori dalam berjihad :
Pertama, fardlu ‘ain bagi setiap orang yang berada dalam radius 94 KM dari episentrum pendudukan penjajah. Dalam Islam, fatwa “fardlu ‘ain” mengimpikasikan kewajiban yang harus dijalankan pagi setiap orang yang sudah mukallaf (aqil baligh).
Kedua, fardlu kifayah bagi warga yang berada di luar radius tersebut. Namun dalam kondisi tertentu dan darurat, maka bisa dinaikkan statusnya menjadi fardlu ‘ain. Fardlu kifayah merupakan sebuah kewajiban yang menjadi gugur apabila sudah dilakukan oleh salah satu orang dalam sebuah daerah/komunitas.
Resolusi jihad mempunyai dampak yang besar bagi gerakan perlawanan terhadap Inggris di Surabaya. Puncaknya adalah tanggal 10 November 1945, yakni terjadi pertempuran super dasyat antara santri dan arek Surabaya melawan militer Inggris.
Momentum besar tersebut sampai saat ini kemudian diabadikan sebagai hari pahlawan. Resolusi Jihad ini sebenarnya merupakan konsistensi keputusan politik terhadap konsepsi darul Islam, di mana keberadaan negara Indonesia sebagai negara “Islam” yang wajib dibela dan dipertahankan.
