Pecihitam.org- Sub tema Pendidikan Politik Pasca Pesantren menjadi menarik didengungkan keras-keras tatkala mencermati realitas politik tanah air belakangan ini yang tidak memiliki postur, dan identitas yang jelas.
Pasalnya, mayoritas partai politik di Indonesia seolah telah kehilangan ruh, dan ideologi kepartaiannya. Pendidikan politik pasca di pondok pesantren pun menjadi salah satu tawaran yang cukup rasional.
Alasannya sederhana, setelah para santri terkondisikan pendidikan politik selama di pesantren melalui lima pilar, yakni melalui,1) forum diskusi (musyawarah)kitab kuning; 2) kajian al-fiqih ‘ala arba’ah madhāhib; 3) forum khitābiyah; 4) budaya demokrasi dalam kajian keilmuan; 5) kajian bath al-masāil diperlukan reengenering (perekayasaan) pendidikan politik pasca di pesantren.
Grand desain pendidikan politik pasca pesantren bisa saja berupa adanya sekolah (kursus) politik di luar pesantren. Pilihan lainnya, didirikanlah pesantren khusus yang mempelajari politik, baik teori politik, maupun real politik.
Syaratnya, calon santrinya adalah alumni pesantren tertentu yang telah memiliki pemahaman ilmu agama mendalam, sekaligus memiliki sense of politic yang kuat. Pertanyaannya, mungkinkah itu terjadi? Jawabnya, sangat mungkin, dan peluangnya terbuka lebar.
Secara historis, kursus politik pernah dipraktikkan H.O.S. Cokro Aminoto yang mendidik ilmu politik kepada Ir. Soekarno, Semaoen, Alimin, Muso, Kartosuwiryo, dan Tan Malaka pada waktu ngekos di rumahnya. Praktik serupa pada dekade yang berbeda pernah dirintis oleh Nurcholis Madjid sepulangnya dari Chicago dengan kegiatan diskusi di Yayasan Paramadina sekarang bermetamorfosis menjadi Universitas Paramadina yang menghebohkan.
Satu istilah populer yang dilontarkan sekaligus menimbulkan polemik di kalangan santri pada 1970-an adalah idenya tentang “sekulerisasi, dan “Islam yes, partai Islam no.”
Melalui pendidikan politik pasca pesantren diharapkan dapat melahirkan kaderisasi politikus yang berkarakter Islami. Cakap, dan matang dalam berpolitik, serta memegang teguh nilai-nilai keislaman. Lebih dari itu, lembaga ini nantinya dapat mempersiapkan regenerasi politisi Muslim kontemporer yang berkarakter Islami.
Jika, dalam sejarah pertumbuhan nasionalisme Indonesia dikenal generasi 1908, 1928, 1945, 1966, 1998, dan 2000-an, maka melalui pesantren politik (pendidikan politik pasca pesantren) ini akan membuat generasi baru. Bukan tidak mungkin jika retasan alumni pesantren politik tersebut acceptable (diterima), credibel (masuk akal: dipercaya), dan berkualitas tentunya dapat mengubah peta perpolitikan nasional di masa depan.
Kondisi ini, laiknya dinamika kehidupan Islam pada dekade 1990-an pasca lahirnya ICMI yang menandai kristalisasi pergeseran pola kepemimpinan ulama ke arah pola intelektualisme dalam proses regenerasi Muslim. Bedanya, jika ICMI terkonstruk elitis, maka alumni pesantren politik terkondisikan menjadi pribadi yang agamis (ulama), intelek, sekaligus populis.
Poin terpenting harus diperhatikan adalah kehadiran pesantren politik di Indonesia menjadi momentum adanya reformulasi kepemimpinan Islam secara alami, dan genuine (hakiki). Praktis, politik, dan persoalan kenegaraan (bangsa, dan negara) menjadi persoalan bersama (seluruh lapisan masyarakat).
Area politik menjadi area yang populis, tidak tabu, apalagi elitis. Muaranya, masyarakat awam yang ditandai kaum santri mendapatkan pendidikan politik secara nyata. Lebih dari itu, dikarenakan stokcalon politisi yang berasal dari alumni pesantren melimpah, maka partai politik lebih leluasa merekrut kader, pengurus kepartaian, dan calon legislatif bermutu.
Paling tidak, melalui pesantren politik akan menyiapkan, dan mematangkan modal agama, modal intelektual, modal kultural, dan modal sosial santri.
Sementara modal kapital untuk menjadi politisi yang sesungguhnya berada pada individu, dan partai politik masing-masing. Ijtihad leadership Islam inilah meminjam bahasa M. Nashir disebut sebagai perjuangan Islam melalui jalur politik.
